Plt Direktur Komunikasi Publik

Rizki Andono Prakoso

Rizki Andono Prakoso saat ini mengemban amanah sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Komunikasi Publik pada Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, sekaligus menjabat sebagai Kepala Museum Penerangan. Dengan pengalaman pengabdian selama 13 tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), ia memiliki rekam jejak karier yang mencakup bidang organisasi internasional, pengelolaan kelembagaan, dan pelayanan publik.

 

Dalam perjalanan kariernya, Rizki pernah menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Organisasi Internasional, sebelum kemudian dipercaya mengemban tanggung jawab sebagai Kepala Museum Penerangan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital.

 

Wawasan dan pengalaman profesionalnya juga diperkuat melalui berbagai penugasan kedinasan internasional, antara lain ke Rusia, Jepang, dan Turki. Pengalaman tersebut memperkaya perspektifnya dalam memahami dinamika global, komunikasi lintas budaya, serta pentingnya membangun hubungan dan kolaborasi dalam lingkungan yang beragam.

 

Dalam bidang pendidikan, Rizki merupakan lulusan Sarjana (S1) dan Magister (S2) Ilmu Politik dari Universitas Indonesia. Latar belakang akademis tersebut menjadi fondasi dalam membangun kemampuan analisis strategis, memahami dinamika kebijakan publik, serta mengembangkan pendekatan kepemimpinan yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

 

Sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian dan dedikasinya sebagai aparatur negara, Rizki juga telah menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya X, yang diberikan atas kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil.

 

Dengan perpaduan latar belakang akademis yang kuat, pengalaman penugasan internasional, dan rekam jejak kepemimpinan di berbagai bidang, Rizki Andono Prakoso membawa perspektif strategis dalam memperkuat komunikasi publik pemerintah. Dalam mengemban amanah sebagai Plt. Direktur Komunikasi Publik, pengalaman tersebut menjadi modal penting untuk mendorong komunikasi pemerintah yang kredibel, adaptif, inklusif, dan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Bagikan: